Hiramsyah S. Thaib: "Badan Otorita di 10 Bali Baru Rampung Tahun Ini, Selanjutnya Bertransformasi Menjadi 10 KEK"

Pembentukan Badan Otorita di 10 destinasi prioritas atau Bali Baru tengah dipercepat perampungannya tahun ini. Badan tersebut hanya berstatus antara atau bersifat sementara, dan diharapkan nantinya akan bertransformasi menjadi 10 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) pariwisata hingga 2019.

Hal itu disampaikan Ketua Tim Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas, Kementerian Pariwisata (Kemenpar) Hiramsyah S. Thaib usai menyampaikan paparannya di acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Perguruan Tinggi Pariwisata se-Indonesia 2016 di Hotel Golden Tulip, Kabupaten Badung, Bali, Kamis (4/8).

Hiramsyah mengatakan sebagai langkah percepatan, pemerintah segera melantik Kepala Badan Otorita Danau Toba paling lambat 16 Agustus 2016. Peraturan Presiden (Perpres) tentang Badan Otorita Danau Toba, lanjutnya sudah diteken pada Juni 2016.

Menurutnya pada puncak peringatan HUT RI ke-71 tahun 2016 yang akan diadakan di Danau Toba pada 21 Agustus mendatang, Presiden Joko Widodo dijadwalkan hadir. "Diharapkan saat itu sudah terbentuk Badan Otorita Danau Toba dan sudah ditetapkan ketuanya,” ujarnya.

Kata Hiramsyah, Kemenpar saat ini tengah membetuk pansel yang diketuai oleh Lembaga Manajemen UI yang selama ini sudah terbiasa untuk melakukan proses pemilihan orang-orang terbaik, ditambah dari wakil asosiasi dan praktisi.

Soal 7 kabupaten di wilayah Danau Toba yang ditetapkan sebagai Bali Baru, baru dua kabupaten yang menjadikan pariwisata sebagai prioritas. Sementara sisanya belum, menurut Hiramsyah itu dikarenakanpariwisata baru dijadikan salah satu dari lima sektor unggulan oleh Preseden Jokowi, sehingga bisa dipahami jika RPJM maupun renstra di beberapa kementerian, lembaga, dan pemda masih belum singkron betul.

“Ini masih menjadi proses yang harus dijalani tapi yang terpenting sebagian besar sudah memahami bahwa pariwisata sudah masuk menjadi salah satu leading sektor. Dan pemerintah menegaskan kembali bahwa sudah dipetakan potensi hingga akirnya ditetapkan 10 destinasi perioritas. Jika ada daerah lain ingin masuk ke destinasi tersebut silahkan. Tapi sekarang ini memang fokus ke 10 destinasi prioritas yang sudah ditetapkan,” terangnya.

Terkait 5 kabupaten lain di kawasan Danau Toba yang belum memprioritaskan sektor pariwisata, Hiramsyah menilai semuanya tetap bersemangat tapi memang akan butuh waktu untuk melihat hasil nyatanya.

“Namun dengan dibukanya Bandara Silangit, pembangunan dan perluasan jalan tol Kualanamu-Tebing Tinggi sampai Pematang Siantar, dan Presiden Jokowi sudah beberapa kali ke Danau Toba, bahkan untuk acara puncak 17-an tahun ini ditempatkan di Danau Toba, itu semua merupakan komitmen nyata,” terangnya.

Kemenpar serta kementerian lainnya, lanjut Hiramsyah secara rutin pun sudah melakukan rapat koordinasi mingguan untuk bisa secara terus menerus melihat progres nyata di lapangan, terutama dalam konteks membangun aksebilitas.

Seperti diketahui Danau Toba merupakan salah satu dari 10 Bali Baru bentukan Pemerintah Presiden Jokowi hingga 2019 mendatang. Sembilan Bali Baru lainnya adalah Tanjung Kelayang, Tanjung Lesung, Kepulauan Seribu, Borobudur, Bromo-Tengger-Semeru, Mandalika, Labuan Bajo, Wakatobi, dan Morotai.

Setelah Danau Toba, sambung Hiramsyah pemerintah menargetkan Perpres untuk Borobudur, Bromo-Tengger-Semeru, Labuan Bajo, dan Wakatobi. “Insya Allah semua itu Perpres-nya bisa diteken paling lambat September 2016,” terangnya.

Setelah ditetapkan Badan Otoritanya, suka tidak suka priortas pertamanya ada di master planing karena bobotnya ada disitu. Kedua menyiapkan badan otorita agar mampu bertransformasi menjadi KEK pariwisata. Jadi ketujuh Badan Otorita di tujuh Bali Baru tersebut nantinya didorong untuk bertransformasi menjadi KEK pariwisata hingga 2019.

Menurutnya sekarang sudah ada tiga destinasi prioritas yakni Tanjung Kelayang, Tanjung Lesung, dan Mandalika yang berstatus KEK pariwisata. Nanti kalau Danau Tiba sudah berstatus badan Otorita selanjutanya akan bertranformasi menjadi KEK Pariwisata Danau Toba.

Keuntungan menjadi KEK, sambung Hiramsyah akan ada banyak benefit dan insentif yang didapat sesuai undang-undang KEK, sehingga bisa lebih cepat bergulir pembangunanannya dalam konteks mengundang investor. Sebab tidak mungkin membangun pariwisata hanya mengandalkan dana-dana dalam negeri apalagi hanya dari APBN.

“Kita butuh banyak investor masuk, dan status KEK itulah yang akan menjawabnya menjadi lebih kompetitif karena ada payung UU KEK-nya,” tambahnya.

Kata Hiramsya kagi, tahap satu Badan Otorita Danau Toba baru 500 hektar dari satu kabupaten. Tapi berpotensi bertambah karena 6 kabupaten lainnya juga akan ikut di dalamnya dengan menyerahkan tanahnya sehingga size-nya menjadi jauh lebih besar. Jika itu terjadi tentu berpotensi mengundang lebih banyak investor untuk masuk ke dalamnya.

“Luas koordinatif badan otorita Danau Toba sebenarnya 330.000 hektar, namun otoritatifnya sampai hari ini baru 500 hektar, atau kurang lebih hampir 1,5 luas Nusa Dua, Bali,” terang Hiramsyah.

Meskipun masih berstatus Badan Otorita sudah banyak investor yang masuk ke sejumlah destinasi prioritas, termasuk ke Danau Toba. “Soalnya kalau menunggu destinasi itu menjadi KEK, pasti telat, tanah akan semakin mahal dan sebagainya. KEK Tanjung Lesung juga sudah ada investor dari Korea Selatan yang berinvestasi USD5 juta,” bebernya.

Menurut Hiramsyah, pemerintah mengejar terutama investor yang punya nama besar supaya ada efek berganda. Bukti nyata bahwa beberapa destinasi prioritas mengalami progres pembangunan di antaranya dibukanya Bandara Silangit sebagai akses ke Danau Toba dan peresmian Bandara Wakatobi pada 8 Mei lalu.

Selain itu, penetapan lokasi Tol Serang-Panimbang untuk mendukung akses ke Tanjung Lesung, serta akan ada peresmian bandara dan marina lain dalam waktu dekat.

Percepatan pengembangan 10 destinasi prioritsas yang disebut Presiden sebagai ”10 Bali Baru” diharapkan membantu mendongkrak kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) dari 10 juta menjadi 20 juta wisman pada 2019.

Guna menggapai target tersebut, Kemenpar mengajak semua unsur termasuk perguruan tinggi pariwisata di Indonesia yang jumlahnya mencapai 120.

Deputi Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisataan Kemenpar. Prof. Dr. H. M. Ahman Sya sebelumnya menjelaskan semua perguruan tinggi pariwisata binaan Kemenpar akan dilibatkan dalam pengembangan 10 Bali Baru.

“Untuk tahap awal berdasarkan faktor kedekatan dari kampusnya masing-masing. Untuk perguruan tinggi pariwisata Non Kemenpar, bisa bergabung dengan perguruan tinggi pariwisata yang sudah ditunjuk, juga sesuai factor proximity. Pokoknya kita bagi habis dan semua sudah dibagi tugasnya,” terang Ahman Sya.

Naskah & foto: adji kurniawan (kembaratropis@yahoo.com, ig:@adjitropis)